JURNAL PENELITIAN POLITIK VOL.7 NO.1 TAHUN 2010: GOOD GOVERNANCE DAN KORUPSI, Lipi Pres

JURNAL PENELITIAN POLITIK VOL.7 NO.1 TAHUN 2010: GOOD GOVERNANCE DAN KORUPSI, Lipi Pres

Korupsi adalah sebuah kata dan cerita yang tidak pernah habis dibicarakan orang, khususnya bagi bangsa Indonesia. Korupsi di negeri ini bagaikan sesuatu yang sudah terlanjur melekat dan tumbuh subur, mulai dari pungutan liar yang terjadi di jalan-jalan sampai di kantor-kantor instansi pemerintah, maupun "main mata" antara oknum-oknum serta penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah. Semuanya, yang celaka, bukan lagi dianggap sebagai perilaku menyimpang namun sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Memang korupsi bukan hanya perkara menilap uang dari brankas, namun dapat berupa pula menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan jabatan untuk menerima uang suap, me-mark-up nilai suatu proyek, melainkan juga dapat berupa praktik "melegalisasi" biaya-biaya siluman, menawarkan biaya-biaya tidak resmi, sampai menerima uang suap untuk mengesahkan undang-undang yang merugikan rakyat.

Data yang dihimpun dari berbagai sumber badan memperlihatkan bahwa setelah era reformasi, posisi Indonesia di deretan atas negara-negara paling korup di dunia, nyaris tidak bergeser. Hal mana mengidikasikan bahwa belum banyak perubahan dalam pemberantasan korupsi selama kurun waktu 12 tahun terakhir ini. Praktik korupsi tidak saja berlangsung di kalangan lembaga pemerintahan, tetapi juga di DPR/DPRD dan bahkan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan, serta korupsi semenjak era otonomi daerah bahkan juga kian menjamur bukan hanya di pusat namun semakin "terdesentralisasi" ke daerah.

Pemimpin negeri ini tak pelak menghadapi tantangan tidak kecil menyusul mencuatnya beberapa kasus korupsi yang menyita perhatian publik belakangan, yang melibatkan sejumlah oknum dan petinggi di instansi-instansi yang mestinya berdiri di garda terdepan penegakan hukum. Sejumlah hal tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai seberapa serius upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Korupsi bak parasit yang telah menyebabkan bangsa ini terpuruk. Rezim berganti rezim pasca Soeharto, tapi belum ada satupun yang sukses memberangus korupsi. Bahkan, belakangan prakteknya sudah kian kronis yang menjangkiti hampir di segala lapisan masyarakat dan golongan. Kita sadar sepenuhnya betapa korupsi merupakan persoalan berat di negeri ini, ibarat penyakit, stadiumnya sudah sangat kronis dan prakteknya sudah demikian membudaya dan mengakar dalam kehidupan masyarakat kita. membenamkan diri dalam korupsi bagaikan dipandang lumrah. Banyak yang melakukan hal serupa. Adalagi yang beralasan, mereka korupsi lantaran dipaksa oleh keadaan yakni gaji kecil yang tidak mencukupi untuk hidup layak. Namun, terungkapnya kasus pegawai pajak Gayus Tambunan membuktikan bahwa persoalan bukan itu, karena justru pegawai yang sudah bergaji tinggi ternyata "merendahkan" dirinya sendiri dengan tetap melakukan korupsi.

Ini memang amat merisaukan kita. Akibat dari praktek korupsi, banyak sekali kerugian yang muncul. Bukan saja banyaknya dana menguap tak masuk kas negara yang sebenarnya berguna bagi biaya pembangunan dan anggaran yang bisa menyejahterakan rakyat banyak. Pada saat yang sama, korupsi telah menurunkan wibawa pemerintah dan pejabat, baik di tingkat lebih bawah, maupun di mata masyarakat. Birokrasipun kehilangan kepercayaan. Pemerintah yang bersih jujur, dan transparanpun menjadi sesuatu yang sulit bisa dicapai.

Salah satu upaya yang paling sering diketengahkan dalam rangka pemberantasan korupsi di pusat dan daerah ialah bagaimana menciptakan good  governance. Benar bahwa gagasan good governance itu sendiri merupakan bagian dari arus globalisasi pembangunan ekonomi dalam bingkai sistem kapitalisme, yang menuntut negara-negara dunia ketiga untuk semakin membuka dalam kerangka liberalisasi politik dan ekonomi. Agenda good governance lahir dalam kerangka liberalisasi, di mana pertama kali dikemukakan oleh Bank Dunia pada tahun 1989, seusainya perang dingin. Kendati diakui bahwa agenda good governance membawa sejumlah "dampak" --seperti lahirnya demokrasi eksklusioner yang justru mengarah pada lenyapnya demokrasi, dan maraknya liberalisasi ekonomi-- tidak bisa dipungkiri adanya efek baik dari agenda good governance, seperti dalam jangka jangka pendek akan bisa kita rasakan manfaatnya dalam hal seperti pemberantasan korupsi, penegakan pemerintahan yang bersih, adanya desentralisasi, dan tegaknya supremasi hukum. Tanpa harus menjiplak mentah-mentah konsep Bank Dunia, konsepsi good governance setidaknya merupakan kontrol bagi aparatur negara dalam hal aturan main dan tata cara hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Rp 42.000

Beli Sekarang
Tersedia
Berat (gram)700


INFO BUKU

Judul: Jurnal Penelitian Politik Vol.7 No.1 Tahun 2010: Good Governance Dan Korupsi
Penulis: Lipi Pres
Penerbit: Yayasan Obor Indonesia
Edisi: 2010
Halaman: 147
Ukuran: 21 X 31 cm
Sampul: Soft Cover
Bahasa: Indonesia
Kondisi: Buku Baru
Lokasi: 

Kode: Masukkan kode negara.
Telepon: Masukkan nomor telepon.


Checkout Sekarang