JURNAL PENELITIAN POLITIK VOL.8 NO.1 THAHUN 2011, Lipi Press

Tengoklah wajah parlemen kita, dari hari ke hari kita disuguhi maraknya kasus korupsi di sana yang melibatkan para anggota Dewan. Kita menyaksikan pula, mengemukanya atau hilangnya kasus-kasus besar seperti kasus Century bukan didasarkan atas pertimbangan keadilan atau penegakan hukum, melainkan lebih dilatarbelakangi pertimbangan bargaining politik dan kepentingan jangka pendek kalangan elite politik. Di depan mata kita para politisi senantiasa sibuk berfikir tentang suksesi kepemimpinan. Seakan-akan, politik hanya menjadi ajang untuk memperkaya diri dan saling menjatuhkan. Jauh dari etika dan moral politik yang sehat. Nyata sudah bahwa energi politik kita dewasa ini nyatanya dihabiskan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Di sisi lain pelbagai persoalan bangsa --mulai dari perampokan kekayaan negara oleh asing, meluasnya korupsi dari pusat hingga ke daerah, masalah  kemiskinan, krisis pangan, dan lain-lain-- menjadi terabaikan, padahal segenap itulah yang mestinya menjadi fokus perhatian yang harus diselesaikan.

Berbagai kasus yang menambah sisi gelap parlemen kita di level pusat maupun daerah seakan-akan hendak menggugurkan tesis Max Weber bahwa politikus harus menyadari bahwa politik adalah tugas jabatan dan panggilan hidup. Memang para anggota legislatif tentu bukanlah nabi atau malaekat yang luput dari dosa dan tidak punya hawa nafsu untuk mendapatkan keuntungan dari setiap tugas yang dilaksanakan. Tetapi, para politikus sebagai anggota dewan harus mampu menjaga kehormatan dirinya lewat pelaksanaan tugas yang menjadikan etika dan moralitas baik sebagai pijakan maupun sebagai tujuan.

Etik-moral politik parlemen tak pelak menghadapi dilemma. Parlemen, secara ideal, laksana Academy-nya Plato, yaitu lembaga politik tempat persemaian dan pertukaran pemikiran-pemikiran brilian. Mereka juga  idealnya adalah kumpulan negarawan yang dengan kebajikannya mampu melahirkan gagasan-gagasan yang memberi pencerahan kepada masyarakat. Sementara sebagai legal drafter, para politisi di Senayan idealnya dituntut membuat undang-undang yang dapat menjamin keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan keteraturan hidup bermasyarakat. Dan sebagai legislator, mereka harus menjadi  tempat rakyat mengartikulasikan aspirasi kepentingan. Karena itu, menjadi aneh jika dalam pelaksanaan tugas-tugas, mereka justru mengabaikan etika dan moralitas politik.

Rp 42.000
Qty: Beli Sekarang
Tersedia
Berat (gram)	700

INFO BUKU

Judul: Jurnal Penelitian Politik Vol.8 No.1 Tahun 2011

Penulis: Lipi Press

Penerbit: Lipi Press

Edisi: 2011

Halaman: 161

Ukuran: 21 X 30 cm
Sampul: Soft Cover

Bahasa: Indonesia

Kondisi: Buku Baru

Lokasi: